PMKRI DIY: Aktivisme Digital, Kunci Suara Rakyat di Era Medsos
Yogyakarta, 31 Maret 2026 – Dalam rangka Pekan Orientasi Fungsionaris (POF) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta menggelar diskusi di Pusat Pastoral Mahasiswa Katolik Yogyakarta.
Diskusi ini membahas situasi terkini gejolak geopolitik global yang memperparah kesulitan rakyat, sehingga penguasaan narasi media sosial menjadi kewajiban aktivis mahasiswa. Ini bukan hanya alat kritik, tapi senjata untuk menyuarakan penderitaan publik secara objektif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Materi “Aktivisme Digital” dari Bara Wahyu Riyadi, Direktur Garda Institute, menjadi panggilan aksi bagi aktivis mahasiswa.
Perang berkepanjangan di Ukraina-Rusia, konflik AS Israel-Iran, serta ketegangan Indo-Pasifik telah menciptakan efek domino di Indonesia. Harga bahan pokok semakin mahal akibat gangguan rantai pasok global, sementara subsidi energi tertekan oleh fluktuasi harga minyak dunia. Ditambah lagi inflasi pangan di Q1 2026 yang didorong oleh kenaikan harga komoditas utama, terutama ayam, cabai, ikan segar, beras, dan telur. Berdasarkan data BPS, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil inflasi yang signifikan pada Februari 2026 (1,54%) dan Maret 2026 (1,07%), oleh faktor musiman Ramadan dan gangguan pasokan. Hal ini memukul rumah tangga miskin di daerah perkotaan seperti Depok dan Yogyakarta. Aktivis digital diminta mengisi kekosongan narasi ini, menyoroti ketidakmerataan kebijakan pemerintah seperti penyesuaian BBM yang dinilai kurang pro-rakyat. “Narasi media sosial mesti dikuasai dengan pemikiran alternatif yang berpihak pada kepentingan publik. Media sosial penting digunakan sebagai cara menyuarakan kesulitan dan penderitaan rakyat.” Ucap Bara.
Baca: Mengapa Inovasi Hebat Sering Gagal Berkembang?
Bara menekankan, di era perang proxy yang memengaruhi harga sembako, aktivis harus kritis: bandingkan data kebijakan subsidi pemerintah dengan realita lapangan, tanpa provokasi. “Namun yang terpenting sebagai aktivis mahasiswa adalah membadahkan dan ikut merasakan penderitaan rakyat. Keringat aktivis harus beraroma keringat rakyat. Maka aktivis tidak hanya berhenti pada ruang diskusi dan seminar-seminar, tetapi kritik terhadap isu-isu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat itu sungguh harus dialami dalam keterlibatan di tengah-tengah masyarakat.” Tambahnya.
Lukas Benevides dari Suryakanta Institute yang membawakan materi “PMKRI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Rebut Kembali Ruang Publik melalui Kaderisasi Berdampak” menegaskan peran PMKRI sebagai bagian masyarakat sipil yang berpihak pada demokrasi, lebih unggul daripada otokrasi karena membuka partisipasi, representasi, kompetisi, dan responsivitas. Demokrasi juga mendorong kohesi sosial, norma saling hormat, serta manfaat ekonomi berkelanjutan melalui kepastian hukum dan transparansi, berbeda dengan developmentalism jangka pendek.
Baca: Rebut Ruang Publik, PMKRI Yogyakarta Tegaskan Peran dalam Demokrasi
Namun, Lukas menyoroti tantangan demokrasi Indonesia: kooptasi oleh elit-oligarki melalui partai politik, pelemahan lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta gerakan akar rumput yang sporadis dan terfragmentasi. Solusinya, PMKRI harus merebut ruang publik via kaderisasi progresif yang membangun kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etika politik, termasuk dinamika intra- dan inter-party democracy, agar kader siap memimpin bangsa tanpa dikuasai kepentingan sempit.
